TIMES TEMANGGUNG, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa tim pembentukan “family office” akan mulai bekerja pada Kamis (13/3). Tim ini merupakan kerja sama antara DEN dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Tim kami mulai bekerja besok, bersama dengan tim dari Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto," ujar Luhut di Jakarta, Rabu.

Menurut Luhut, tim dari DEN telah menggarap rencana family office selama enam bulan terakhir dan menerima berbagai masukan dari pelaku industri, termasuk investor asal Amerika Serikat, Ray Dalio.

Dalam beberapa bulan ke depan, Luhut akan melaporkan perkembangan ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut bahwa presiden telah memberikan lampu hijau untuk inisiatif ini.

"Presiden sudah memberikan ‘go-ahead’ saat pertemuan di Istana. Jadi, kami akan melaporkannya secara teknis ke beliau nanti," tambahnya.

Dari Wacana ke Implementasi: Rencana Family Office Indonesia

Konsep family office pertama kali dilontarkan oleh Luhut ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam kabinet Presiden Joko Widodo.

Wacana ini sempat disampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali, Mei 2024. Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, Luhut menargetkan program ini dapat mulai berjalan pada Februari 2025.

Dalam pengembangannya, DEN juga akan menyusun insentif kompetitif agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain, seperti Malaysia, yang telah menawarkan keuntungan menarik bagi investor.

"Mereka (Malaysia) memberikan insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus begitu, kalau tidak, kita bisa kalah bersaing," kata Luhut.

Kemenkeu Kaji Insentif & Regulasi

Terkait insentif, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa pihaknya masih dalam tahap pengkajian untuk menyusun skema insentif yang tepat bagi program family office.

Menurutnya, Kemenkeu akan merujuk pada standar global agar dapat menawarkan insentif yang lebih kompetitif. Dalam hal ini, DEN akan turut dilibatkan dalam proses perumusan.

Selain itu, Thomas menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang matang untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor.

"Kami ingin memastikan bahwa regulasi yang disusun bisa memberikan kepastian dan daya tarik bagi investor," tegasnya.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap family office dapat menjadi daya tarik baru bagi investor global untuk menanamkan modal di Indonesia. (*)