TIMES TEMANGGUNG, JAKARTA – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) mulai mengintensifkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga sebagai langkah awal menyambut pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.

Sebagaimana diketahui, pada tahun tersebut BP Haji akan memegang mandat penuh dalam mengelola penyelenggaraan haji nasional.

Dalam rangka memperkuat konsolidasi tersebut, Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf, bersama Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (19/6/2025).

“Kami berharap dukungan Kemenko PM dalam mengawal proses revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji yang saat ini sedang dalam pembahasan,” ujar Irfan Yusuf.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan ibadah haji ke depan tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis, tetapi juga pada landasan hukum yang kokoh serta dukungan politik dari seluruh pemangku kepentingan. “Dengan fondasi hukum yang kuat dan kerja sama lintas sektor, kita bisa mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi seluruh jamaah,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar menekankan pentingnya menjadikan haji sebagai bagian dari pembangunan kualitas sumber daya manusia. “Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menegaskan kembali bahwa haji bukan sekadar ibadah ritual, tetapi juga instrumen untuk memperkuat kapasitas dan nilai-nilai kemanusiaan jamaah Indonesia,” tuturnya.

Menko PM Muhaimin Iskandar menyambut baik inisiatif BP Haji dan menilai kolaborasi lintas kementerian sangat penting dalam mewujudkan tata kelola haji yang semakin baik. Ia menekankan bahwa transformasi haji ke depan harus bersifat menyeluruh, tidak hanya menyentuh aspek teknis dan logistik.

“Yang paling utama adalah memastikan para jamaah dapat berangkat dalam keadaan tenang, melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dan pulang ke tanah air dengan membawa berkah,” ujar Muhaimin. (*)