TIMES TEMANGGUNG, YOGYAKARTA – Gagasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto turut mendapat perhatian dari kalangan akademisi, termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ekonom UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, S.E, M.Sc, Ph.D, menilai program ini dapat menjadi strategi jitu untuk menekan angka kemiskinan dengan catatan pelaksanaannya dilakukan secara tepat sasaran.

Dalam forum Ekonomika Bisnis Journalism Academy yang digelar di Pertamina Tower, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM pada Senin (14/4/2025), Wisnu menyampaikan bahwa skema makanan gratis di sekolah bukanlah hal baru dan telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat.

“Di AS, bantuan diberikan lewat skema transfer langsung ke kantin sekolah bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Tidak ada labelisasi, sehingga menghindari stigma dan bullying,” jelasnya, Selasa (15/4/2025).

Menurut Wisnu, mekanisme seperti ini tak hanya lebih adil, tapi juga memperkuat fungsi kantin sekolah sebagai pihak yang memahami kebutuhan gizi siswa. Ia menyarankan agar program di Indonesia mengandalkan bahan pangan lokal untuk mendukung perekonomian daerah dan memberdayakan petani.

“Program seperti ini semestinya tidak membuka keran impor. Justru sebaliknya, kita bisa memperkuat perdagangan antar daerah melalui tukar komoditas,” tegasnya.

Harus Fokus pada Siswa Kurang Mampu

Wisnu menilai, jika program MBG diterapkan secara merata untuk semua siswa tanpa melihat kondisi ekonomi, maka efektivitasnya akan berkurang. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah agar fokus hanya pada siswa dari keluarga kurang mampu.

“Skema cash transfer ke sekolah jauh lebih efisien. Mereka tahu kebutuhan muridnya dan bisa bekerja sama dengan pelaku UMKM dan BUMDes,” katanya.

Ia juga mendorong pelaksanaan program yang bersifat desentralistik dengan pengawasan dari pemerintah pusat, khususnya dalam menetapkan standar gizi nasional. “Desentralisasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal lewat keterlibatan pelaku usaha setempat,” tambahnya.

Kesenjangan Sosial Jadi Ancaman Nyata

Selain menyoroti mekanisme program, Wisnu turut memberi peringatan terkait kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini. Meskipun jumlah penduduk miskin menurun, kelompok rentan miskin masih mendominasi populasi dan sangat mudah tergelincir dalam kondisi kemiskinan apabila terjadi guncangan ekonomi.

Merujuk data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, garis kemiskinan (GK) nasional berada di angka Rp550.458 per kapita per bulan.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 25,89 juta jiwa. Yang lebih mengkhawatirkan, sebanyak 90,33 juta orang berada dalam kategori hampir miskin (pengeluaran 1,5 kali GK) dan 115,02 juta orang tergolong rentan miskin (1,7 kali GK) mencapai 41,55 persen dari total penduduk.

“Angka ini menunjukkan betapa besar potensi masyarakat yang bisa jatuh miskin sewaktu-waktu,” jelasnya.

Tren Demografi Bisa Perparah Kesenjangan

Di sisi lain, Wisnu juga menyoroti tren demografis yang dapat memperbesar ketimpangan.

Menurutnya, kelompok ekonomi menengah ke atas saat ini cenderung memilih tidak memiliki anak (child free) atau hanya memiliki satu anak. Sebaliknya, keluarga dari kelas ekonomi bawah cenderung tidak membatasi jumlah anak.

“Kalau ini tidak diantisipasi, kita bisa menghadapi ketimpangan struktur sosial yang lebih besar di masa depan. Kelas menengah bisa menyusut, sementara kelompok rentan bertambah,” tuturnya.

Dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini menutup dengan ajakan kepada pemerintah agar benar-benar memperhitungkan dampak jangka panjang dari program MBG dan menjadikannya sebagai kebijakan berbasis data, bukan sekadar populis. (*)